Perda DKI Jakarta No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda No. 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan pada tanggal 7 November 2019.
Perda itu mengatur kenaikan BBN kendaraan bermotor yang diperjualbelikan di wilayah hukum DKI Jakarta.
PT Toyota Astra Motor (TAM) selaku manufaktur mobil terbesar di Indonesia, berpendapat seperti berikut ini. “Menurut pendapat saya, kenaikan BBN sebesar 2,5% tidak tepat dilakukan di tengah kelesuan pasar otomotif belakangan ini. Apalagi DKI Jakarta sebagai kontributor penjualan terbesar (di atas 20%) untuk total pasar otomotif Indonesia dibandingkan provinsi lainnya. Apalagi kalau kita mau bicara pasar otomotif di tahun 2020 mendatang. Pelemahan ekonomi akibat resesi global sudah berdampak di beberapa negara dan berakibat pertumbuhan ekonomi di angka minus. Beruntung Indonesia masih bisa bertahan di angka 5%-an. Harapan saya, ke depannya para pelaku pasar otomotif atau APM (agen pemegang merek) lebih meningkatkan kerja sama untuk membuat pasar otomotif Indonesia tetap bergairah.
Sebagai contoh, perpaduan antara strategi APM dalam memperkenalkan produk-produk baru mereka dan kebijakan pemerintah untuk menurunkan suku bunga kredit. Sekali lagi, bukan menaikkan pajak yang akan membebani calon konsumen. Semoga Indonesia terus maju,” demikian tulis Fransiscus Soerjopranoto, Executive General Manager TAM di dalam pesan Whatsapp kepada Redaksi.
Apakah dengan adanya kenaikan BBN tersebut TAM sudah menaikkan harga jual mobil? “Toyota belum menaikkan harga kendaraan berdasarkan peraturan daerah ini. Dan aturan ini berlaku mulai Desember 2019. Sebagai perusahaan WAPU, kami akan menjalankan aturan ini sebaik-baiknya,” ujar Soerjopranoto.
WAPU adalah singkatan dari ‘wajib pungut’ yang mengacu kepada ranah perpajakan, di mana sebuah perusahaan produsen wajib memungut pajak dari pembeli produknya.