Kontroversi pemugaran –atau biasa disebut revitalisasi– Taman Ismail Marzuki (TIM) terus berlanjut, bahkan semakin panas. Sejumlah seniman menyatakan ketidaksetujuan karena di lahan TIM sedang dibangun hotel komersil.
“TIM itu tempat berkebudayaan dan berkesenian. Jangan digunakan untuk komersil,” ujar Radhar Panca Dahana, seniman dan budayawan, ketika berdialog di Kompas TV, pagi hari tanggal 27 November 2019.
Salah satu alasan dari dibangunnya hotel di TIM adalah agar ada pendapatan yang masuk untuk kemudian digunakan membiayai kegiatan kebudayaan.
Namun menurut Radhar, “Cara berpikirnya keliru kalau TIM dianggap membebani keuangan negara. Kebudayaan itu bukan cost. Kebudayaan itu investasi untuk membangun manusia.”
“Seharusnya pemerintah bukan hanya berinvestasi di bidang insfrastruktur fisik, namun juga manusia yang akan menjalankan infrastruktur fisik itu. Kebudayaan dan kesenian membentuk kualitas manusia. Kalau manusia tidak dibangun, maka hasilnya adalah manusia yang korup dan manipulatif,” imbuh Radhar.
“Kalau kegiatan kebudayaan dan kesenian dianggap membebani keuangan negara, ya tidak usah dikasih saja. Biarkan kami berjalan sendiri. Toh selama ini anggaran untuk kegiatan kebudayaan angkanya sangat kecil. Lebih kecil daripada anggaran untuk pemadam kebakaran. Ini penghinaan buat aktivitas kebudayaan dan kesenian,” seniman puisi itu melanjutkan.
Ia juga berkomentar soal istilah revitalisasi. “Maksud dari kata revitalisasi TIM juga perlu dijelaskan. Apa maksudnya itu? Apakah alat vitalnya sudah terganggu, sehingga perlu diperbaiki? Mungkin lebih tepat disebut revivalisasi atau menghidupkan kembali. Sebab kebudayaan saat ini seolah mati.”
Sementara itu, sejarahwan JJ Rizal yang tampil di dialog yang sama mengatakan, “Gubernur harus turun langsung untuk berbicara kepada para seniman yang ada di TIM agar ada kesepahaman di dalam revivalisasi TIM. Istilah revivalisasi mungkin lebih tepat seperti dikatakan Pak Radhar.”
Di dalam dialog tersebut, Pemda DKI Jakarta diwakili oleh Jakpro (Jakarta Propertindo), BUMD milik Pemda DKI yang menjadi pelaksana pemugaran TIM. Perwakilan Jakpro mengakui di dalam dialog itu bahwa pihaknya lebih menguasai masalah teknis pemugaran, bukan konsep dan cara berpikir para seniman.
Sebelum pemugaran TIM mulai dilakukan, pihak Jakpro mengaku sudah berdiskusi dengan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ). Namun, Radhar mengatakan DKJ tidak cukup mewakili para seniman yang biasa berkegiatan di TIM.