Konflik di Natuna dengan China Apakah Sudah Perlu Libatkan TNI?

Konflik di Natuna dengan China Apakah Sudah Perlu Libatkan TNI?

Konflik di perairan dekat Natuna dengan China belum juga usai. Bahkan di dalam negeri muncul perdebatan di kalangan warga tentang bagaimana cara menanganinya. Ada yang ingin TNI Angkatan Laut diturukan dan bersikap agresif kepada kapal-kapal China. Ada pula yang ingin agar Indonesia bersikap lebih diplomatis.

Menurut Hikmahanto Juwana, guru besar hubungan internasional dari Universitas Indonesia, “Di Natuna persoalannya harus dipahami sebagai masalah hak berdaulat, bukan masalah kedaulatan.”

“Hak berdaulat itu jangkauannya hingga 200 mil dari garis pantai. Sedangkan kedaulatan itu 12 mil dari pantai. Kalau kapal nelayan atau coast guard China masuk hingga wilayah kedaulatan, maka kapal TNI Angkatan Laut layak melakukan upaya penegakan kedaulatan. Namun bila kapal-kapal China hanya mengambil ikan di wilayah hak berdaulat, maka ini cukup ditangani kapal-kapal dari KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan),” terang Prof. Hikmahanto dalam dialog pagi di Metro TV (6 Januari 2019).

Prof. Hikmahanto Juwana

Seperti kita ketahui, China menerbitkan sembilan garis putus-putus di dalam peta wilayahnya, dan ditentang oleh banyak negara di sekitar laut China selatan, seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Di dalam garis putus-putus tersebut ada pulau Nansha yang dikuasai China.

Selanjunya China menarik wilayah hak berdaulat ZEE (zona ekonomi eksklusif) sejauh 200 mil dari pantai Nansha. Tarikan inilah yang tumpang tindih dengan ZEE Indonesia yang ditarik dari pantai pulau Natuna. Bahkan Indonesia menamai wilayah laut itu dengan frasa ‘laut Natuna utara’, sebuah penamaan yang diprotes China.

Konflik dengan China yang ramai saat ini, baik di media massa maupun media sosial, adalah terkait tumpang tindih wilayah hak berdaulat tersebut.

(Foto-foto: Antaranews)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *